Bupati Sragen Wacanakan Subsidi Bunga 0% bagi Pengusaha hingga Rp500 Juta

Esposin, SRAGEN — Bupati Sragen Sigit Pamungkas mewacanakan adanya pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% kepada para pengusaha di Kabupaten Sragen untuk menggairahkan perekonomian Sragen. Setiap pengusaha bisa meminjam dengan plafon Rp100 juta-Rp500 juta untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru.

Wacana tersebut sempat dilontarkan Bupati dalam beberapa pertemuan. Setidaknya ada dua pertemuan, yakni saat pelantikan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Pendapa Sumonegaran beberapa waktu lalu dan saat Gebyar Undian Berhadiah Gratis yang digelar BPR BKK Karangmalang Sragen di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Selasa (8/9/2026).

“Kami diskusi dengan Sekretaris Daerah, organisasi perangkat daerah [OPD] dan OJK [Otoritas Jasa Keuangan] untuk mencoba memberikan pinjaman kepada para pengusaha muda Sragen dengan subsidi bunga 0% dengan plafon pinjaman Rp100 juta-Rp500 juta. Wacana ini masih kami godok dan semoga Sragen punya duit,” ujar Sigit.

Untuk merealisasikan wacana tersebut, Bupati perlu berdiskusi dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) dengan harapan para pengusaha muda Sragen tumbuh kuat dengan modal yang kuat pula. Wacana tersebut muncul setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menggulirkan subsidi bunga 0% untuk pinjaman kepada keluarga miskin.

Pinjaman dengan subsidi bunga 0% untuk pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut ternyata berhasil dan mendapat respons positif dari warga Sragen yang berada di Desil 1-2.

Plt. Direktur Utama (Dirut) PT BPR BKK Karangmalang Sragen, Suparno, menyampaikan BPR BKK Karangmalang mendapat subsidi bunga sebesar Rp250 juta untuk program pinjaman bunga 0%. Hingga akhir Agustus 2026, Suparno menyebut ada 234 nasabah dengan total dana yang bergulir mencapai Rp3,3 miliar. Dia menilai antusias masyarakat memanfaatkan program subsidi bunga 0% ini tinggi.

“Untuk plafon keseluruhan nanti bisa lebih dari Rp5 miliar. Ini kami kan mendapat Rp250 juta dari Pemkab. Dengan plafon per 31 Agustus 2026 saja sudah Rp3,3 miliar, maka nanti masih terus bertambah bisa di atas Rp5 miliar di akhir tahun,” jelas dia.

NPL di Soloraya Cukup Baik

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 3 OJK Solo, Raden Mas Randi Pratama, mengungkapkan perkembangan kinerja BPR di Soloraya cukup bagus dengan angka nonperforming loan (NPL) rata-rata 14,5% per Juli 2026. Dia menyampaikan rata-rata NPL tersebut dihitung dari 58 BPR, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Jadi ada 58 BPR. Rata-rata per Juli, rasio NPL secara agregatnya 14,5%. Nah, bagaimana dengan Sragen? NPL di Kabupaten Sragen berada di angka 9,41%. Artinya di bawah rata-rata Soloraya. Bicara Sragen ya ada BPR BKK Karangmalang, BPR Djoko Tingkir, BPR Syariah Sukowati, BPR Bina Langgeng Mulia, dan seterusnya,” jelas dia.

Randi melihat banyak faktor yang memengaruhi NPL, baik internal maupun eksternal. Dia menjelaskan secara internal mungkin dari tata kelola BPR, seperti kelengkapan struktur, sumber daya manusia (SDM) kurang lengkap, hingga implementasi tata kelola yang kurang berjalan baik sehingga berdampak pada kinerja dan pemburukan aset.

Secara eksternal, Randi menerangkan kondisi perekonomian Indonesia akhir-akhir ini mengalami naik-turun yang dipengaruhi oleh geopolitik, harga minyak, hingga sentimen atau persepsi masyarakat. Efeknya, jelas dia, daya beli masyarakat menurun.

BERITA LAINNYA